oleh

DPD JPKP Halteng Minta Pemerintah dan DPRD Serius Sengketa Soal Lahan

TOPIKTERKINI.COM – HALTENG | Terkait lahan dan berbagai problem yang terjadi di wilayah lingkar tambang di Lelilef Kecamatan Weda Tengah Kabupaten Halmahera Tengah dan Provinsi Maluku Utara secara umum, Kini bagaikan bisu dan terkesan di minabobokan oleh Pemerintah dan DPRD.

Humas DPD JPKP Hateng, Rosihan Anwar menilai bahwa, pembebasan lahan yang sudah beribu hektar di lakukan selalu ada masalah. Hal ini harusnya cepat di selesaikan agar menciptakan kondisi yang nyaman pada investasi itu sendiri, sesuai dengan keinginan pemerintah,” ujar Rosihan kepada awak media Minggu, (28/06/20) sore tadi di desa Fidi Jaya.

Rosihan juga menyampaikan, harusnya ada keseriusan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, DPRD Provinsi dan Pemerintah dan DPRD Halteng, dan lebih fokus pada lahan penganti/alih fungsi lahan yang sudah di garap oleh perusahaan demi pengembangan kawasan industri nasional,” tandasnya.

Rosihan menambahkan dengan sikap Pemprov dan DPRD Malut serta Pemkab dan DPRD Halteng jangan terkesannya tidur di atas lahan, harusnya lebih siap dalam menyikapi hal ini, karena di daerah lingkar tambang tidak semua masyarakat bekerja di perusahaan, maka dengan kondisi seperti ini alih fungsi lahan/lahan penganti segera di seriusi, mengingat 5 tahun atau 10 tahun ke depan masyarakat yang tidak bekerja itu mau mengarap tanah untuk perkebunan di mana lagi, hal ini juga tidak meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, jangan kalian diam dan seakan menciptakan ketergantungan masyarakat pada perusahaan,” pintahnya.

Harus serius karena kalau tidak hal ini merupakan pil pahit bagi masyarakat di daerah lingkar tambang itu sendiri dan generasi kita kedepan. Maka alih fungsi lahan/lahan penganti masyarakat sesegera mungkin di lakukan karena hal ini sudah sangat memprihatinkan. Untuk menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera sesuai dengan cita-cita bangsa dan negara,” tuturnya.

Rosihan mengungkapkan, Pemerintah dan DPRD harus tanggap dalam melihat, Fungsi lahan yang semula sebagai lahan pertanian sudah beralih menjadi lahan industri, kini harus juga ada alih fungsi lahan/Penganti agar masyarakat bisa menggarap sebagai lahan pertanian demi menyambut investasi ke depan. Tapi apabila keberadaan sektor ini tidak di perjuangkan, nantikan kehancuran masyarakat 10 sampai 20 tahun ke depan. Fenomena ini akan terjadi, karena masyarakat frustrasi. Maka untuk mengurangi fenomena itu, pemeritah dan DPRD di harapkan ada upaya-upaya cepat dan konkrit,” paparnya.

Pemerintah dan DPRD jangan hanya sebatas, himbauan, atau retorika, basa-basi, tetapi segera dilakukan inventarisasi berapa banyak yang harus di siapkan untuk lahan pengganti agar bisa produktif, ini agar upaya penguatan ekonomi akibat dari tekanan industri. Lalu dibuatkan Perda yang mengatur tentang pemanfaatan lahan yang di gantikankan,” tutupnya.

Laporan : Lamagi La Ode

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed