oleh

Ketua DPC GPM Pakpak Bharat berharap KPU Kaji Ulang PERPU PILKADA

TOPIKTERKINI-PAKPAK BHARAT-Psalmen Padang, Ketua Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Kabupaten Pakpak Bharat memberikan komentarnya soal PILKADA Serentak yang direncanakan akan diselenggarakan dalam akhir tahun ini. Menurutnya mengingat angka kurva infeksi COVID-19 masih cenderung naik dan belum menurun, PILKADA seakan “dipaksakan” untuk tetap dilaksanakan. Rabu 21/10/2020

Psalmen mengungkapkan bahwa Mengingat hingga saat ini, statistik angka masyarakat yang terinfeksi hampir mencapai 400.000 orang, seharusnya KPU bisa mencari alternatif lain. Salah satunya dengan mengkaji PERPU No.2 Tahun 2020 yang dijadikan aturan pengganti UU No.1 Tahun 2015 yang disahkan karena kebutuhan mendesak (dalam konteks ini Pandemi COVID-19) dan juga karena terdapat kekosongan hukum.

Kebanyakan dari masyarakat beranggapan bahwa Pilkada Serentak yang dijadwalkan KPU pada Desember tahun ini adalah keputusan final, padahal dalam Penjelasan mengenai Angka 3 Pasal 201A Ayat (3) PERPU No.2 Tahun 2020 tentang PILKADA dikatakan bahwa “Pemungutan suara serentak pada bulan Desember 2O2O ditunda dan dijadwalkan kembali apabila tidak dapat dilaksanakan karena bencana nasional pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) belum berakhir.” Di dalam ayat ini secara gamblang dijelaskan bahwa jika COVID-19 belum berakhir yang dalam angka statistik infeksi Covid-19 di Indonesia jelas-jelas masih jauh dari kata “selesai”. Maka dari itu ia meminta KPU untuk mengkaji ulang PERPU ini, agar niscaya segera dilakukan penjadwalan ulang maupun alternatif lainnya.

Psalmen Padang juga menambahkan, sebenarnya juga sudah banyak Pro dan Kontra terhadap Keputusan KPU tetap kekeuh menyelenggarakan Pilkada Serentak pada akhir tahun ini karena angka infeksi covid-19 juga masih terus meningkat. Juga banyak kelompok yang mendukung Pilkada Serentak pada bulan desember ini menjadikan APBN & APBD sebagai salah satu alasan utama, Pilkada tidak memungkinkan untuk diundur, karena akan membutuhkan waktu dan proses yang tidak sebentar untuk menyesuaikan maupun merombaknya. Padahal, ada yang namanya SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan) yang bisa diterapkan menjadi langkah alternatif seandainya Pilkada Serentak diundur akibat COVID belum selesai.

Psalmen Padang bersama Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Kab. Pakpak Bharat berharap agar KPU bersedia menjadikan Poin-poin tersebut sebagai salah satu pertimbangan. Karena Keselamatan Rakyat harus menjadi prioritas yang nomor satu. (ArifinL)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed