Desa Pejaring Bertahan Dengan SK, Desa Sukarara: Mereka Tidak Terima, Garis Saya Pasang

 

Topikterkini.com.Lombok Timur— Desa Pejaring bertahan sesuai dengan SK dari Bupati sedangkan Desa Sukarara tidak menerima adanya luas lahan yang tertuang di SK Bupati dan mempertanyakan dasar pemerintah Daerah mengeluarkan SK.

Sebelumnya pihak pemerintah terkait mendatangi lokasi tanah pecatu untuk penunjukan lahan untuk Desa Pejaring, namun terjadi pengukuran diduga Ilegal yang dilakukan oleh Desa Sukarara terjadilah sedikit cekcok mulut antara kedua belah pihak perdebatan adanya perbedaan persepsi luas tanah.

Adanya pengukuran yang diduga ilegal dilakukan oleh pihak Desa Sukarara sehingga pemerintah Desa Pejaring mencabut patok tersebut.

Pencabutan tersebut pemerintah Desa Sukarara tidak menerima adanya pencabutan patok bahkan pihak dari Sukarara akan memasang garis semua lahan dan bakal tidak akan diberikan tanah tersebut walaupun ada SK Bupati.

Terjadinya perbedaan persepsi luas lahan, kedua belah pihak meminta dari Ased untuk menjelaskan terkait dengan SK tersebut.

Pihak TNI Polri, Satpol PP, turun langsung mengamankan situasi tersebut antisipasi hal yang tidak di inginkan.

Pemerintah Desa Pejaring mengatakan, kalau kami tetap mengacu kepada kebijakan Bupati Lotim yaitu SK yang diberikan ke kapda Desa Pejaring, Ucap, M.Ihsan, Senin,28/11/2022.

” Pengukuran yang dilakukan oleh pemerintah Desa Sukarara tetap dikatakan ilegal sehingga kami melakukan pencabutan patok yang di pasang,” Tegasnya.

Masih kata M. Ihsan,  kami tetap menghindari hal yang tidak di inginkan sehingga kami menahan diri dan tetap menginginkan pembagian obyek aset sesuai SK  itu.

Selain itu Ihsan juga mengatakan, Papan plang masih terpasang di lahan tersebut sampai saat ini.

” Luas sesuai di SK kurang lebih 2, sekian ha batas lahan sudah jelas Desa Sukarara juga sudah mendapatkan lahan sejak berdirinya desa, sebenarnya tidak ada yang di permasalahkan,” Katanya.

Intinya kami juga meminta Pihak Ased turun langsung untuk menjelaskan terkait dengan perbedaan persepsi luas lahan ini.

Menanggapi hal tersebut Kades Sukarara Sudirman mengatakan, kalau pihak Desa Pejaring tidak menerima saya tidak akan memberikan mereka, Ucap, Sudirman.

Dirinya juga menjelaskan terkait dengan tanah tersebut, sebelum nya Desa Sukarara memiliki enam ( 6 ) kepala dusun dan memiliki jumlah tanah Pecatu kurang lebih 7 hektar selanjutnya ada pemekaran  Desa diambil Dusun Pejaring pemekaran tersebut berjalan langsung menjadi Desa Pejaring. Tidak lama kemudian ujuk – ujuk ada pembagian tanah Pecatu dan dikeluarkan SK Bupati bahwa Desa Pejaring di berikan tanah.

” Adanya SK di terima oleh Desa Pejaring masih kami pertanyaan. Mengacu dengan Permendagri, terkait dengan regulasi penghapusan Aset Desa seharusnya melalui mekanisme yang ada pihak kami juga harus rapat dengan tokoh masyarakat, selanjut nya mengusulkan ke bupati tetapi ada yang lucu tiba – tiba muncul SK Bupati Lotim terkait dengan pembagian tanah,” Katanya.

” Apa Dasar aset mengeluarkan SK tersebut,” Ujarnya.

” Kami sudah melakukan pematokan untuk memberikan Pemerintah Desa Pejaring, kalau tidak di terima kami tidak akan memberikan mereka,” Tegasnya.

” Saya meminta Bupati dan bidang aset turun langsung untuk menjelaskan terkait dengan luas lahan di SK yang dikeluarkan,” Tutupnya.

 

Liputan: RiL

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *