BeritaDAERAHEKONOMINTB

Warga Dukung Penuh Penutupan! Mitra KA SPPG Akuntan dan Ahli Gizi SPPG Suralaga Diduga Kongkalikong SunatDana MBG

126
×

Warga Dukung Penuh Penutupan! Mitra KA SPPG Akuntan dan Ahli Gizi SPPG Suralaga Diduga Kongkalikong SunatDana MBG

Sebarkan artikel ini

Topikterkini.com. LOMBOK TIMUR – Dugaan praktik kongkalikong mencuat di lingkungan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur. 

 

 

Mitra kerja bersama seorang akuntan yang juga disebut sebagai ahli gizi di SPPG Suralaga diduga terlibat dalam pengaturan dana Makan Bergizi Gratis (MBG).

 

Informasi yang dihimpun menyebutkan, dugaan tersebut berkaitan dengan pengelolaan dan penggunaan anggaran MBG yang dinilai tidak transparan. 

 

 

Sejumlah pihak mempertanyakan rincian alokasi dana, termasuk mekanisme pencairan dan pelaporan keuangan yang diduga tidak sesuai prosedur.

 

Seorang sumber yang enggan disebutkan namanya mengatakan, indikasi kongkalikong terlihat dari adanya kesepakatan tertutup antara mitra penyedia dan pihak internal SPPG. 

 

 

“Ada dugaan pengaturan dalam penentuan belanja dan pelaporan. Beberapa item dinilai tidak sesuai dengan realisasi di lapangan,” ujarnya,04/03/2026.

 

Program MBG sendiri merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan asupan gizi masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan seperti anak sekolah dan balita.

 

 

 Di tingkat kecamatan, pelaksanaan program ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari penyedia bahan pangan hingga tenaga ahli gizi yang bertanggung jawab atas standar kualitas makanan.

 

Namun, dalam pelaksanaannya di Suralaga, muncul keluhan terkait kualitas dan kuantitas makanan yang dibagikan. Beberapa penerima manfaat mengaku porsi yang diterima tidak sesuai dengan standar yang dijanjikan.

 

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak SPPG Suralaga maupun mitra KA terkait tudingan tersebut. Upaya konfirmasi yang dilakukan awak media kepada pihak terkait masih menunggu respons.

 

Sementara itu, sejumlah tokoh masyarakat mendesak aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk segera melakukan audit dan investigasi menyeluruh. Mereka menilai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana publik harus ditegakkan guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah.

 

Kasus ini masih dalam penelusuran lebih lanjut. Media ini akan terus berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait untuk mendapatkan informasi yang berimbang.(TT).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *