TOPIKterkini.com, BUTON TENGAH – Menyikapi polemik penggusuran lahan milik warga yang terkena pelebaran jalan di jalur Lombe-Lakapera pada Kamis 13 Juni 2019 lalu, Ketua Lembaga Pemerhati Kebijakan Publik Provinsi Sulawesi Tenggara (LPKP Sultra) La Ode Tuangge mengecam keras cara kerja Pemerintah daerah (Pemda) melalui Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Perumahan Rakyat (PUTRPR) Kabupaten Buton Tengah (Buteng) yang langsung melakukan pekerjaan tanpa adanya papan proyek.
“Saya selaku Ketua Lembaga Pemerhati Kebijakan Publik Sulawesi Tenggara mengecam cara kerja pemerintah Buteng yang melakukan pekerjaan dengan tidak mengikuti prosedur dan aturan main yang ada,” ungkap La Ode Tuangge kepada awak TOPIKterkini.com, Rabu (19/6/2019).
Dituturkannya pula, siapapun dan pihak manapun yang melakukan pekerjaan dengan menggunakan uang negara harus punya kejelasan, apalagi bila pekerjaan dikelola oleh pihak pemerintah daerah.
“Terkait wacana bahwa, pelebaran jalan tersebut merupakan swakelola yang dijalankan oleh Dinas PUTRPR buteng, maka harus jelas sumber anggarannya dari mana, dikerjakan oleh CV apa dan siapa pemenang tendernya, tapi kalau pekerjaan yang tidak punya papan proyek seperti ini kan tidak jelas proyek apa namanya,” tuturnya.
“Kemudian, kalau pekerjaan itu adalah pemeliharaan, juga harus tepat peruntukannya. Setahu saya, jalan yang dikerjakan itu adalah jalan Provinsi, patut diduga ada apa sampai pihak Kabupaten mau ambil alih yang telah menjadi kewajibannya Provinsi?” sambungnya dengan nada bertanya.
Ia juga ikut membandingkan, pekerjaan tentang pengelolaan Dana Desa (DD) pun selalu dibarengi dengan papan informasi yang berisi pemaparan mengenai sumber anggaran dan sebagainya.
“Sedangkan pengelolaan Dana Desa saja sudah ada papan informasi, apalagi kalau pekerjaan pelebaran jalan seperti di jalur Lombe-Lakapera saat ini, saya kira ini adalah termasuk proyek, masa tidak ada papan proyeknya, itu kan sudah termasuk penyimpangan. Yang perlu diketahui bahwa pengelolaan sebuah proyek itu bukan semau gue, tapi harus melalui prosedur dan mekanisme kerja yang baik,” tutupnya. (**)
Laporan Jurnalis Kepton: Anton
